Results 81 to 90 of about 757,541 (174)

Perda DKI tentang Bangunan Gedung: Kedudukan Hukum Peraturan Daerah terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-undang

open access: yesJurnal Pamator, 2011
Pelaksanaan pembangunan nasional akan terwujud apabila dapat terwujud situasi dan kondisi yang tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun daerah termasuk di tingkat propinsi dan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya.
Th. Andari Yurikosari
doaj   +1 more source

Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi di Kota Jambi [PDF]

open access: yes, 2009
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan evaluasi terhadapperaturan daerah dan bagaimana pelaksanaan evaluasi peraturan daerah. Penelitian ini bersifatdeskriptif-analisis dengan pendekatan yang digunakan metode yuridis –
Yarni, A. D. (Ayu)
core  

Penataan Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan

open access: yesLegal Spirit
Villages have actually been existing before the Republic of Indonesia was established, but in the journey of this Republic of Indonesia, they are often intentionally designed by the law-forming state elite.
Sirajuddin Sirajuddin   +1 more
openaire   +1 more source

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesAl-Adl, 2013
Perancang peraturan perundang-undangan mempunyai tugas utama untuk berkomunikasi melalui tulisan mengenai objek yang akan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Taufik Effendy
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR NOMOR 48 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MINUMAN BERALKOHOL STUDI DI WILAYAH HUKUM KOTA BOGOR [PDF]

open access: yes
Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penertiban Minuman Beralkohol yang merupakan tugas serta tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor.
Thausan, Muhammad Faris
core  

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DESAIN INDUSTRI DALAM PELAKSANAAN PRINSIP KEADILAN MENURUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014) [PDF]

open access: yes, 2015
Desain Industri timbul ketika Pemegang Hak Desain Industri yang memiliki hak eksekutif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya, akan tetapi dipergunakan atau ditiru oleh orang lain, seperti kasus tentang Desain Industri Bolpoin, secara
Yuliasih , Kusumawati
core  

ASPEK HUKUM UPAYA PELESTARIAN SITUS TAMANSARI YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU WARISAN BUDAYA

open access: yesMimbar Hukum, 2015
The research aims to study the regulatory of Tamansari (Water Castle) as one of the cultural heritages which is threatened with extinction, and to study the efforts to preserve it. The research belongs to a descriptive analytical research.
Fajar Winarni
doaj  

DEMOKRATISASI PERATURAN DAERAH: Pengembangan Model Ideal Pembentukan Peraturan Daerah Demokratis di Bidang Ekonomi di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2010
Fenomena negatif daiam bidang iegislasi di era reformasi dan otonomi daerah, khususnya di kabupaten/koSa di Propinsi Sumatera Seiatan, dapat diminimalisasikan dengan upaya demokratisasi pembentukan peraturan daerah di bidang ekonomi, dengan cara ...
Muhammad Syaifuddin Mada Apriandi Zuhir Annalisa Yahanan
doaj   +1 more source

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif.
Arles Arles
doaj   +1 more source

Pendampingan Peraturan Mendagri Nomor 111 Tahun 2014Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

open access: yesWarta Pengabdian, 2020
Abstrak Desa adalah suatu lembaga Negara yang merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dwi Herlinda   +2 more
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy