Results 1 to 10 of about 389,159 (147)
PENGAWASAN PERATURAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016 [PDF]
RechtIdee, 2019 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan 56/PUU-XIV/2016 telah menghapuskan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat khususnya dalam hal pembatalan Peraturan Daerah.
Riza Novandra
doaj +2 more sources
Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD [PDF]
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah.
Asri Lasatu
doaj +2 more sources
Jurnal Konstitusi, 2022 Ministrial Regulations as Legislative Regulations aren’t regulated in their position. This causes hierarchy confusion in the Ministerial Regulation faced with the Regional Regulation.
Juwita Putri Pratama +2 more
doaj +2 more sources
PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
Unes Journal of Swara Justisia, 2022 Fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi dari DPRD dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Hanafi Herman
doaj +3 more sources
As-Siyasi, 2023 The Enactment of Emergency Law Number 2 of 2022 on Job Creation(Job Creation Emergency Law) brings significant juridical implications to the implementation of decentralisation in Indonesia.
Mohammad Agus Maulidi
doaj +1 more source
Identity Cards, Semiotic Instability, and Signs of State Recognition for Indonesian Warias
Visual Anthropology Review, Volume 39, Issue 1, Page 178-198, Spring 2023., 2023 ABSTRACT Following the authoritarian New Order in Indonesia (1965–1998) the state‐issued identity card was transformed into a symbol available for reproduction by ordinary citizens. One Indonesian transgender population known as warias used the card to engage with the terms of recognition offered by the state.
BENJAMIN HEGARTY
wiley +1 more source
UIR Law Review, 2021 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setiap daerah memiliki peran yang penting dalam hal harmonisasi peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Harmonisasi hukum menjadi suatu upaya untuk menciptakan suatu keselarasan,
Delfina Gusman +2 more
doaj +1 more source
The Journal of World Intellectual Property, Volume 25, Issue 3, Page 694-713, November 2022., 2022 Abstract Indonesia declared Corona Virus Disease 2019 (COVID‐19) a Public Health Emergency based on Presidential Decree No. 11 of 2020 considering the extensive victims and extraordinary impacts. This study analyzes how Indonesia addresses the social function of intellectual property and government intervention in mitigating the pandemic.
Ranti F. Mayana, Tisni Santika
wiley +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2022 Penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Di Kabupaten Soppeng” dimana pada penelitian ini mengangkat sebuah persoalan kebijakanpemerintah daerah terkait peraturan ...
Asri Wahyudi, Tri Suhendra Arbani
doaj +1 more source
, 2023 Peraturan daerah merupakan salah satu jenis aturan undang-undang di jenjang daerah yang dibuat oleh pimpinan daerah, baik wilayah provinsi ataupun daerah kabupaten/kota serta DPRD provinsi maupun Kabupaten/Kota. Perda menekankan pada kewenangan daerah untuk membuat peraturan daerah, sedangkan aturan undang-undang lainnya secara teknis lebih jauh ...
Rasdiana Mustapa, Nur Fadillah
openaire +1 more source