Results 101 to 110 of about 389,159 (147)

Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Di Pemerintah Kota Manado (Studi Kasus Pada Skpd Kecamatan Malalayang) [PDF]

open access: yes, 2016
Belanja daerah merupakan bagian penting dalam sistem administrasi keuangan daerah, karena hal ini terkait dengan sistem pertanggungjawaban keuangan negara dan pemerintah daerah khususnya.
Karamoy, H. (Herman)   +2 more
core  

KEABSAHAN PERATURAN DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesAS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2017
The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are
openaire   +2 more sources

Pengaruh Penyuluhan Peraturan Daerah Tentang Perindustrian dan Perdagangan terhadap Tanggung Jawab Pengusaha Membayar Retribusi Siup [PDF]

open access: yes, 2007
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penyuluhan terhadap tanggung jawab pengusaha dan peningkatan pendapatan asli daerah, dan juga untuk mengabalisis pengaruh tanggung jawab pengusaha daerah terhadap peningkatan pendapatan asli ...
Hermana, D. (Dody)
core  

ANALISIS PENERAPAN PEMBEBASAN PBB DAN BPHTB TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi Empiris di UPPRD Tanjung Priok)

open access: yesJurnal Ilmiah Wahana Akuntansi, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Peraturan Gubernur No. 259 Tahun 2015 mengenai pembebasan Pajak Bumi Bangunan dan Peraturan Gubernur No. 126 Tahun 2017 mengenai pembebasan BPHTB terhadap penerimaan Pajak Daerah Provinsi DKI
Aida Nurul Hidayah, Suparno
doaj  

Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang) [PDF]

open access: yes, 2013
SIINDAWARI LUPITA NINGGARWATI, 2013, Efektifitas Pasal 75 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan Terkait Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Rumah Toko (Studi di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang), Sri
Ninggarwati, I. L. (Indawari)
core   +2 more sources

Problematika Pengaturan RPJMD dalam Perspektif Ilmu Perundang-Undangan [PDF]

open access: yes, 2010
Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
Radjab, D. (Dasril)
core   +1 more source

Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam Upaya Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penghapusan Pekerja Anak [PDF]

open access: yes, 2014
Pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa anak tidak boleh bekerja, namun di dalam Kenyataannya anak bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, dalam kaitan ini pemerintah berupaya untuk menghapuskan pekerja anak.
Solechan, Ghanang Sri Putranto, Amiek Soemarmi,
core  

PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah.
Andi Desmon
doaj  

IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY [PDF]

open access: yes, 2015
Tujuan dari penelitian “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi ...
Eny, Kusdarini
core  

PENGARUH TEMUAN KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN TEMUAN KETIDAKPATUHAN PEMERINTAH DAERAH ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH BPK (Studi Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang teraudit oleh BPK Tahun Anggaran 2014-2016) [PDF]

open access: yes, 2018
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan temuan ketidakpatuhan PEMDA atas peraturan perundang-undangan terhadap opini audit laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK pada
Pembimbing, Dr. Hj. Liza Laila Nurwulan,SE. MSi,AK.,CA   +1 more
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy