Results 41 to 50 of about 1,134 (127)

ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Limbago: Journal of Constitutional Law, 2023
Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan ...
Armin, Ulfa, Kosariza, Kosariza, Ansorullah, Ansorullah   +2 more
openaire   +2 more sources

Analisa yuridis keberlaukan peraturan daerah Provinsi Bali No 16 Tahun 2009 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 dalam kerangka filsafat hukum

Progresif, 2019
Dinamika yang muncul dimasyarakat yang merasa hak hak asasinya dilanggar oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 maka analisa secara normatif terhadap ...
Kadek Julia Mahadewi
doaj   +1 more source

Dualisme Kewenangan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan ...
Eriko Fahri Ginting, Dian Agung Wicaksono   +1 more
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007
The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire   +4 more sources

Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia

Rechtenstudent, 2022
Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire   +1 more source

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

Fiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj  

Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif

Bhirawa Law Journal, 2020
Community participation in the formation of participatory local regulations is an important thing in running a democracy, community participation here must be given a forum to accommodate inputs that can later be used as a strong reason for the formation of local regulations.
Hikam Mambaul, Husein Muslimin, Riski Febria Nurita   +2 more
openaire   +1 more source

Peran Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Rangka Harmonisasi Peraturan Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir ...
Taufik H Simatupang
doaj   +1 more source

Implementasi Peraturan Daerah Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Pallangga

Alauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga.
Eskawati Melinda Usman, Muhammad Yaasiin Raya   +1 more
doaj   +1 more source

Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pengelolaan dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018
Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat ...
Taufik H. Simatupang
doaj   +1 more source