Results 41 to 50 of about 389,159 (147)
Pembatalan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 [PDF]
, 2017 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah dan bagaimana Kriteria Pembatalan Peraturan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Igir, A. (Angreime)
core +1 more source
International Journal of Urban and Regional Research, Volume 48, Issue 4, Page 603-626, July 2024.Abstract The rise of the global supply chain has intensified the circulation of goods and capital across the world. While the body of literature on the politics and political‐economy aspects of logistical expansion has grown, little attention has been given to understanding how coastal fishers’ communities interact with the ongoing development of mega ...
Naimah Lutfi Abdullah Talib
wiley +1 more source
Evaluasi Peraturan Daerah dalam Kerangka Otonomi di Kota Jambi [PDF]
, 2009 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pengaturan evaluasi terhadapperaturan daerah dan bagaimana pelaksanaan evaluasi peraturan daerah. Penelitian ini bersifatdeskriptif-analisis dengan pendekatan yang digunakan metode yuridis –
Yarni, A. D. (Ayu)
core
ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Limbago: Journal of Constitutional Law, 2023 Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan ...
Armin, Ulfa +2 more
openaire +2 more sources
Peraturan Daerah Keindahan Kota Dalam Perspektif Pengayoman (Studi Analisis Muatan Asas Pengayoman Perda Kota Surakarta) [PDF]
, 2013 Kota Surakarta sebagai daerah pemerintahan administratif memiliki produk hukum peraturan daerah (perda) berkaitan dengan pengelolaan keindahan daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta No.
, Ali Mukti, S.H., M.Hum. +2 more
core
Progresif, 2019 Dinamika yang muncul dimasyarakat yang merasa hak hak asasinya dilanggar oleh beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Bali Tahun 2009-2029 maka analisa secara normatif terhadap ...
Kadek Julia Mahadewi
doaj +1 more source
Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan) [PDF]
, 2017 Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang Milik Daerah merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang digunakan dan dimanfaatkan guna menunjang berjalannya tugas dan fungsi tersebut ...
Mawikere, L. (Lidia) +2 more
core
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2020 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah memberikan kewenangan ...
Eriko Fahri Ginting +1 more
doaj +1 more source
Kajian Aplikasi Kebijakan Hutan Kota di Kalimantan Timur [PDF]
, 2012 Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan pengelolaan hutan kota diperlukan sebuah tindakan dari pengawasan legal. Pemerintah telah mendukung USAha-USAha ini dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No.63/2002 tentang hutan kota dan kebijakan teknis ...
Samsoedin, I. (Ismayadi) +1 more
core
Otonomi Daerah dan Perkembangan “Peraturan-Peraturan Daerah Bernuansa Syari’ah”
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2007 The central government policy which granted the autonomy for some local governments has brought about the rise of local regulations which are drafted in accordance with the local aspirations. Accordingly, for the residences where their socio-historical backgrounds are marked with Islamic tradition, tends to aggregate Islamic values in the regulations ...
openaire +4 more sources