Results 51 to 60 of about 1,134 (127)
PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH
Yuridika, 2012 Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to serve public services in the daily basis. Local regulation as the product of the Mayor of course does not stand alone.
Widiati, E. Prajwalita, Adam, Haidar
openaire +3 more sources
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016
UIR Law Review, 2018 Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Oksep Adhayanto, Nurhasanah Nurhasanah
doaj +1 more source
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan
Muhtadi Muhtadi
doaj
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016 Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
doaj +1 more source
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj
Jurnal Ius Constituendum, 2018 Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
Sukimin Sukimin
doaj +1 more source
Jurnal Pemerintahan dan PolitikBackground: The authority of DPRD to carry out the socialization of local regulations (Perda) through the allocation- absorption of the local regulation socialization budget (sosper) in the secretariat of certain DPRDs has become a polemic today.
jhon retei alfri sandi +1 more
openaire +2 more sources
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008 Public’s participation in the process of legislation of local government ordinances is an important aspect for the sake of accommodating and representing public’s interest. Moreover, the said participation is also considered as a reflection of the justice and fairness.
openaire +3 more sources
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006 The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources
Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
, 2022 Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia +3 more
openaire +1 more source