Inefisiensi Peraturan Daerah di Indonesia
Rechtenstudent, 2022 Secara konstitusional, pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Mohamad Roky Huzaeni, Nuril Firdausiah
openaire +1 more source
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj
Sinkronisasi antara Hukum Pidana Lokal dalam Peraturan Daerah dengan Hukum Pidana Kodifikasi [PDF]
, 2013 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: mengetahui apakah aspek kebijakan kriminalisasi dalam Peraturan Daerah telah sinkron dengan hukum pidana kodifikasi dan strategi apa yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan sinkronisasi hukum pidana lokal
Manuahe, G. (Gian)
core
Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-undangan (Kajian Politik Hukum) [PDF]
, 2013 Penelitian ini berjudul Pengawasan Peraturan Daerah Berdasarkan Perundang-Undangan ( Suatu Kajian Politik Hukum). Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menganalisis bentuk pengaturan dan mekanisme pengawasan peraturan daerah dan mengetahui dan ...
Yarni, M. (Meri)
core
IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK [PDF]
, 2017 Praktek yang terjadi, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai Program Legislasi Daerah namun, faktanya terdapat banyak Perda yang bermasalah, dimana adanya 3.000 peraturan daerah se-Indonesia yang bermasalah.
Etsa Mohamad Rejaya, NPM : 091000377
core
Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif
Bhirawa Law Journal, 2020 Community participation in the formation of participatory local regulations is an important thing in running a democracy, community participation here must be given a forum to accommodate inputs that can later be used as a strong reason for the formation of local regulations.
Hikam Mambaul +2 more
openaire +1 more source
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus berperan dalam proses penyusunan Peraturan Daerah, baik secara substansi maupun dalam kegiatan harmonisasi, sehingga inkonsistensi antar peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir ...
Taufik H Simatupang
doaj +1 more source
Alauddin Law Development Journal, 2020 Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Terhadap Korban Bencana Banjir Tahun 2018 Di Kecamatan Pallangga.
Eskawati Melinda Usman +1 more
doaj +1 more source
Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]
, 2016 Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain ...
Pangemanan, M. A. (Michael)
core +1 more source
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME YANG PARTISIPATIF [PDF]
, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan untuk mengetahui hambatan peran serta masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah
Rismawan, Deni
core