Results 61 to 70 of about 1,134 (127)

Keabsahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/No.K.898/I/A 1975 Mengenai Pelepasan Hak Milik atas Tanah Bagi WNI Keturunan

open access: yesDiversi, 2019
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan dengan cara menggali landasan yuridis, landasan sosiologis dan ...
Adityo Nugroho
doaj   +1 more source

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

open access: yesAl-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017
Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire   +2 more sources

Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

open access: yesJurnal Analogi Hukum, 2020
Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi   +2 more
openaire   +2 more sources

Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah

open access: yesal-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013
Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire   +2 more sources

The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy

open access: yesSyariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2019
The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs.
Lies Ariany, Risni Ristiawati
doaj   +1 more source

MEKANISME PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN IMPLIKASI DIBATALKANNYA PERATURAN DAERAH BAGI PROGRAM LEGISLASI DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

open access: yesAl-Adl : Jurnal Hukum, 2017
Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire   +2 more sources

URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH

open access: yesJurnal Gagasan Hukum, 2019
Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire   +1 more source

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup

open access: yesProgresif, 2019
Latar belakang penelitian ini dilakukan bahwasanya di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal ...
Putera Astomo
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy