PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH [PDF]
, 2008 Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
APRINO XAVERIUS, ROCKY
core
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Tentang Pajak dan Retribusi Tahun 2016
UIR Law Review, 2018 Evaluasi terhadap pengelolaan potensi pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Oksep Adhayanto, Nurhasanah Nurhasanah
doaj +1 more source
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI N0. 53 TAHUN 2011 TENTANG PRODUK HUKUM DAERAH [PDF]
, 2016 Eksistensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di satu sisi memberikan peluang yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengkreasinya yang kemudian dikemasnya dalam bentuk peraturan hukum daerah. Namun demikian di sisi
HENDI SURYADI, NPM 101000118
core
PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN KEPALA DAERAH
Yuridika, 2012 Decentralisation puts weigh in the dynamic of local government. As consequences of decentralization, local governments are entitled to enact local regulation in order to serve public services in the daily basis. Local regulation as the product of the Mayor of course does not stand alone.
Widiati, E. Prajwalita, Adam, Haidar
openaire +3 more sources
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Keberhasilan reformasi dan revitalisasi hukum, sangat ditentukan berbagai aspek.Salah satunya penataan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, ramah investasi dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, baik di tingkat Pusat ...
Taufik H. Simatupang
doaj +1 more source
PELAKSANAAN ASAS PEMBAGIAN HABIS TUGAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT [PDF]
, 2018 Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 merupakan salah satu revolusi yang sangat baik untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.
Aditia Restianda, 131000429
core
Analisis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Serta Kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan [PDF]
, 2017 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri, yang dapat mendukung APBD untuk membiayai pengeluaran daerah ...
Montolalu, J. (Johny)
core
Pengaturan Desa Dalam Peraturan Daerah (Studi Kasus Pembentukan Kampung di Tulang Bawang Barat)
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui landasan teoretis dan landasan yuridis pengaturan desa dan/atau sebutan lainnya dalam peraturan daerah di Tulang Bawang Barat. Menggunakan pendekatan yuridis dogmatik, disimpulkan bahwa landasan teoretis pengaturan
Muhtadi Muhtadi
doaj
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2016 Penulisan hukum ini berjudul tentang perlindungan kebebasan berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditinjau dari perspektif hak asasi manusia.
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
doaj +1 more source
Pemanfaatan Alokasi Dana untuk Memajukan Usaha Perikanan di Desa Lumpur Kabupaten Gresik (Studi di Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan) [PDF]
, 2015 Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa mengenai Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat, serta dengan adanya tujuan Alokasi Dana Desa ...
Raditya, R. (Rizky)
core +1 more source