Results 71 to 80 of about 389,159 (147)
Jurnal Ius Constituendum, 2018 Otonom daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri, sehingga Pemerintah Daerah Kudus melakukan pengaturan terhadap usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke.
Sukimin Sukimin
doaj +1 more source
DESA SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEMANDIRIAN ( Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo) [PDF]
, 2011 Perkembangan masyarakat desa di Indonesia memiliki nilai yang sangat strategis berkaitan dengan pertumbuhan demokratisasi dan perekonomian rakyat, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia merupakan penduduk pedesaan.
WARTOYO, WARTOYO
core
Jurnal Pemerintahan dan PolitikBackground: The authority of DPRD to carry out the socialization of local regulations (Perda) through the allocation- absorption of the local regulation socialization budget (sosper) in the secretariat of certain DPRDs has become a polemic today.
jhon retei alfri sandi +1 more
openaire +2 more sources
PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT (Suatu Executive Summary Naskah Akademik)
Fiat Justisia, 2014 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kajian Tioritis dan Praktik Empiris, Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, Peraturan Perundang-Undangan Yang Terkait, Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah ...
Armen Yasir
doaj
Sinergitas Peraturan Daerah (Perda) sebagai Kebijakan Publikdalam Mewujudkan Pembangunan Kepariwisataan Daerah dalam Tinjauan Hukum [PDF]
, 2017 Pembangunan dalam bidang kepariwisataan adalah merupakan bagian dari pemabngunan nasional. Pemabngunan bidang kepariwistaan sangat penting untuk dilakukan mengingat aspek sumber daya alam yang begitu besar dan potensial dimiliki oleh negara Indonesia ...
Sumartini60, S. (Siti)
core
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2008 Public’s participation in the process of legislation of local government ordinances is an important aspect for the sake of accommodating and representing public’s interest. Moreover, the said participation is also considered as a reflection of the justice and fairness.
openaire +3 more sources
Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2006 The mechanism procedure of establishing by laws is the same with Act and the posisition of by law is equal with the Act, in the sense, that by laws and Act are legislative products.However, the contain of bylaws is different with the Act The implementation of bylaws is limited to a certain region, otherwise the Act isimplemented in the national level ...
openaire +3 more sources
Mengurai Peraturan Daerah Dalam Peta Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
, 2022 Artikel ini menganalisis urgensi, aspek pengaturan, dan permasalahan Peraturan Daerah (Perda) dengan Peraturan Perundang-undangan (PUU) dalam hukum tata negara di Indonesia. Dalam rangka mengharmoniskan Perda dan PUU diharapkan Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segara mendesign program dan kegiatan bertahap dan ...
Nita Thalia +3 more
openaire +1 more source
Diversi, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menganalis Kebasahan Surat Edaran Gubernur DIY PA.VIII/NO.K.898/I/A 1975 mengenai pelepasan hak milik atas tanah bagi WNI (Warga Negara Indonesia) keturunan dengan cara menggali landasan yuridis, landasan sosiologis dan ...
Adityo Nugroho
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH DI JAWA BARAT BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH [PDF]
, 2017 Sejak adanya gerakan reformasi tahun 1988 sampai saat ini, Indonesia telah mengeluarkan tiga kali perubahan undang-undang pemerintahan daerah yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun ...
Yadi Supriatna, NPM : 131000303
core