PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH
Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum, 2017 Regulations in the area of regional autonomy is as a policy instrument in the regional administration of the widest. The formation of local regulations in accordance with the public interest its implementation should be based on the principles of local autonomy and substance of local regulations must not conflict with the public interest and the law is
openaire +2 more sources
Peranan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah
Jurnal Analogi Hukum, 2020 Local Government has the rights to enfore each local provisions and other acts to exercise autonomy and co-administration duty. In each phases of the drafting of legislation, it involves the drafter of such legislation. The problem in this article is regarding the position and the duty of a drafter during the drafting of a local legislation as well as ...
Ida Ayu Dyah Permata Dewi +2 more
openaire +2 more sources
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RAYA (STUDI TENTANG KEBERADAAN PITA PENGGADUH DI KOTA BANDA ACEH) [PDF]
, 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang ...
TOMI
core
Peraturan Daerah Syariah dalam Bingkai Otonomi Daerah
al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2013 Abstract: The authority in making the Regional Regulation (Perda) is a tangible manifestation of the application of the widely autonomy owned by a certain region. As a country that adheres to the principle of legality in each preparation and formation of legislation, the definition of regional authority in the preparation and establishment of local ...
openaire +2 more sources
Paradoxes of indigeneity: identity, the state, and the economy in Indonesia. [PDF]
Dialect Anthropol, 2021 Duile T.
europepmc +1 more source
Eksistensi Peraturan Daerah Tentang Becak Bermotor [PDF]
, 2014 Becak Bermotor merupakan angkutan umum yang sudah banyak ada di berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya Becak Bermotor di berbagai daerah, tidak diikuti dengan keberadaan Peraturan di setiap daerah guna mengakomodir keberadaan Becak Bermotor di daerah ...
Desmawanto, M. H. (Mochammad)
core
PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTARN BANDA ACEH [PDF]
, 2015 RINGKASANPada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan dan cafe.
RIZQA AMALIA
core
RESPON PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP PERATURAN DAERAH NO 3 TAHUN 2007 KOTA BANDA ACEH ( STUDI DI PASAR ACEH KOTA BANDA ACEH ) [PDF]
, 2018 ABSTRAKPedagang kaki lima merupakan salah satu femomena sosial yang terjadi Indonesia dan menjadi masalah sosial yang harus dihadapi berkaitan dengan ketertiban dan keindahan tata ruang kota.
Mirhadi Adhha
core
Efektivitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah [PDF]
, 2015 Salah satu potensi masyarakat yang bisa dikelola untuk perkembangan ekonomi adalah pemahaman dan keterampilan mengelola karya seni tradisional daerahnya.
Senewe, E. V. (Emma)
core
The Urgency Of Creating Regional Regulations For Supporting The Implementation Of Regional Autonomy
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2019 The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs.
Lies Ariany, Risni Ristiawati
doaj +1 more source