Politik Hukum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
HUKMY : Jurnal Hukum, 2021 Pengaturan hukum terkait hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terbatas pada jenis dan bentuk tertentu dan hirarki peraturannya berdaasar pada jenis dan bentuknya. Selain berdaasar pada jenis dan bentuk, tidak semua jenis dan bentuk peraturan yang ada, diatur statusnya dalam hirarki sebab pengaturannya masih terbatas pada jenis-jenis ...
openaire +2 more sources
Analisis Yuridis Keberadaan Peraturan Bersama Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [PDF]
, 2013 This thesis focuses on the analysis of juridical existence Joint Regulation of the Minister of Home Rule Legislation System in Indonesia . From the authors of a study using normative legal research methods , it is concluded ; 1 ) .
JUNAIDI, SH. A21211036, Jurnal Mahasiswa S2 UNTAN
core
Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan
Halu Oleo Legal Research, 2019 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, menghapus peraturan desa dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
Agustin, Agustin +2 more
openaire +3 more sources
Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengamanan Peredaran Makanan dan Minuman Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai pengamanan peredaran makanan dan minuman dan bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman.
Ilat, R. D. (Rivalno)
core
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PATEN DI INDONESIA
, 2018 Saat ini ada beberapa perjanjian internasional yang dibuat tentang paten hukum. Antara lain, Perjanjian WTO tentang TRIPs yang diikuti oleh hampir semua negara.Pemberian paten teritorial, yaitu mengikat hanya di lokasi tertentu. Dengan demikian, untuk mendapatkan paten di beberapa negara atau wilayah, seseorang harus meminta aplikasi paten di masing ...
openaire +2 more sources
Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah [PDF]
, 2016 Pemerintahan Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, diberikan hak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain ...
Pangemanan, M. A. (Michael)
core +1 more source
Prediktabilitas Regulasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia [PDF]
, 2016 Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia ditetapkan sebagai kewajiban hukum Perusahaan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan CSR bagi Perusahaan. Namun demikian, meregulasi CSR dalam
Siregar, M. (Mahmul)
core
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumEksistensi teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan, selain memberikan kemudahan tetapi AI juga berpotensi menjadi ancaman bagi profesi manusia.
Eka N.A.M. Sihombing +2 more
openaire +1 more source
Kesiapan Pasar Modal Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Modal Terintegrasi ASEAN Ditinjau Dalam Aspek Yuridis [PDF]
, 2016 Integrasi Pasar Modal ASEAN adalah suatu keadaan dimana harga - harga saham di berbagai pasar modal di ASEAN mempunyai hubungan yang sangat dekat (closely corralated) antara suatu pasar modal dengan pasar modal lainnya di ASEAN ini, sehingga pasar modal ...
Paramita Prananingtyas, FX. Djoko Priyono, Agung Priambada*
core
Aspek Juridis Terhadap Tindakan Aborsi Pada Kehamilan Akibat Perkosaan [PDF]
, 2015 Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah larangan melakukan aborsi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagaimanakah pengecualian atas larangan melakukan aborsi untuk kehamilan akibat perkosaan ...
Abdullah, T. (Trinawaty)
core +1 more source