Results 41 to 50 of about 74 (68)

IMPLEMENTASI YURIDIS PERJANJIAN KAWIN DALAM SISTEM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran, 2016
Marital agreement is part of the ?eld of family law which must comply with the provisions of Book I of the Civil Code (BW) Setting of the marriage covenant in the Book of the Civil Code Act is described in Part VII of the Civil Code Article 139 s / d 154. Broadly speaking, marital agreements are binding the party / bride in case of marriage.
openaire   +1 more source

AKIBAT HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG DIDIRIKAN OLEH SUAMI ISTRI TANPA PERJANJIAN KAWIN

Mimbar Keadilan, 2018
Pemberian status hukum Perseroan Terbatas harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu setelah akta pendiriannya mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan sebagai berikut “Perseroan memperoleh ...
openaire   +3 more sources

STATUS KEDEWASAAN ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KAWIN PADA PRAKTIK KENOTARIATAN DI INDONESIA

Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, 2020
Status kedewasaan berkaitan dengan keabsahan suatu perbuatan hukum. Subjek hukum yang belum dewasa dipandang sebagai subjek hukum yang belum mampu bertindak untuk dan atas dirinya sendiri di hadapan hukum. Adanya pengecualian bahwa anak bawah umur yang sudah menikah akan menjadi dewasa menjadi pertanyaan tersendiri mengenai status kedewasaan anak ...
Nazmina Asrimayasha Nugraha, Sonny Dewi Judiasih, Elis Nurhayati   +2 more
openaire   +1 more source

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN

Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law
Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak.
Gita Laksmi, Yana Indawati
openaire   +1 more source

HAK PAKAI ATAS RUMAH HUNIAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TANPA PERJANJIAN KAWIN

Acta Comitas, 2017
Di Indonesia peraturan mengenai pertanahan diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, dimana dalam UUPA diatur mengenai larangan atas kepemilikan tanah hak milik bagi orang asing. Sebagai solusi untuk memenuhi keinginan dari orang asing (WNA) untuk memiliki rumah dan tanah di Indonesia, Pemerintah telah mengaturnya dalam Pasal 41
I Made Sarjana, I Gusti Ngurah Wairocana, Eddy Nyoman Winarta   +2 more
openaire   +2 more sources

PERJANJIAN PERKAWINAN YANG MENGATUR TANGGUNG JAWAB TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTlF HUKUM ISLAM: ANALISIS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2007
AbstrakThe children whom born outside of marriage can become trustworthiness ofhis /her mother's husband only if it has his consent and be noticed at maritalagreement. It has abided by one of contract on Islamic law principles that'srecognized as voluntary.
openaire   +2 more sources

Implikasi Perjanjian Kawin Terhadap Harta Dalam Perkawinan Campur

Recital Review, 2019
This is a research study that examines the implications of the agreement on marriage to assets in mixed marriages. The problems raised in this study discuss how the form of legal protection for couples who are married in mixed marriages and what are the legal consequences of the agreement to marry property in mixed marriages.
openaire   +1 more source

Kedudukan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin Atas Jual Beli Apartemen Dengan Hak Guna Bangunan

Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development
This research aims to examine marriages between Indonesian citizens and foreigners, known as mixed marriages, mixed marriages, namely marriages between citizens based on various kinds of differences, one of which is differences in nationality. The legal consequences of this marriage concern the assets obtained during the marriage.
Callista Raihana Anjani, Victoria Yuliana Nualedang   +1 more
openaire   +1 more source

Analisis Yuridis Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015

Journal of Judicial Review, 2018
This undergraduate final project criticizes about the post nuptial agreement, where before the decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 the marriage agreement can only be made before the marriage takes place. The purpose of this study is to determine the legal consequences of making a marriage agreement after marriage and the legal ...
openaire   +1 more source

Pembagian Harta Bersama Bagi Pasangan Bercerai Tanpa Adanya Perjanjian Kawin (Putusan Nomor 3067/Pdt.G/2021/PA.Bbs)

Notary Law Research
Persoalan mengenai pembagian harta bersama pasca-perceraian masih dianggap tabu di tengah masyarakat, khususnya bagi pasangan suami istri yang telah bercerai. Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan hukum mengenai harta bersama sering kali menyebabkan sulitnya pelaksanaan putusan pengadilan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik karena pembagian yang ...
null Addinar Fatimatus Zahroh, null Agus Nurudin   +1 more
openaire   +1 more source