Results 41 to 50 of about 36,442 (194)

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/puu-viii/2010 terhadap Anak dari Perkawinan Siri [PDF]

, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi ini tentu saja telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga khususnya yang berlaku di Indonesia. Pengabulan uji materi tersebut dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.
Pahlefi, P. (Pahlefi)
core  

Sustainable Cultural Development: the Fate of Balinese Adat Village Posterior the Enactment of Law Number 6 Year 2014 Concerning Village [PDF]

, 2015
Pengakuan keberadaan masyarakat adat sangat tergantung pada kehendak pemerintah yang berkuasa. Pemerintah Desa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan ...
Nurjaya, I. N. (I)
core   +3 more sources

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU–VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK DILUAR NIKAH YANG DIAKUI DALAM PEMBAGIAN WARISAN

Unnes Law Journal, 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah melakukan  judicial review terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.Putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan pro-kontra di kalangan tokoh masyarakat menyangkut pengertian dan ...
Eddo Febriansyah
doaj   +1 more source

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR [PDF]

, 2016
ABSTRAKRizki Ryan Octa : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR.Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(iv,71),pp,bibl.(Kurniawan, S.H.,
RIZKI RYAN OCTA
core  

Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung

Jurnal Konstitusi, 2016
Normatively constitutional court and supreme of court has on equal position with a different authority. However, there is a relationship of authority and point of contact. Morever, potential to cause disharmony on law enforcement. For example, on implementation of the constitutional court’s decision directly followed by the decision of the supreme ...
openaire   +3 more sources

Ketidakpastian Praktik Hukum Acara dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil

Jurnal Konstitusi
amar putusan uji formil di luar ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memperlihatkan fenomena ketidakpastian hukum. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa penggabungan perkara yang diatur Pasal 36 Peraturan Mahkamah ...
Ilhamdi Putra, Beni Kharisma Arrasuli
doaj   +1 more source

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 [PDF]

, 2017
Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP.
Riki Yuniagara
core  

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 [PDF]

, 2015
Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012.
PANJAITAN, A. (ARLINCE)
core   +1 more source

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

Reformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
null Ghaly Odeliatama Sinulingga, null Yogo Pamungkas   +1 more
openaire   +1 more source

Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum [PDF]

, 2017
Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk ...
Maulidi, M. A. (Mohammad)
core