Results 41 to 50 of about 25,700 (134)

Tafsir Konstitusional: Kriteria Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (2003-2023)

Jurnal Konstitusi
Ketergantungan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 sebagai tolok ukur utama Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mengakibatkan terabaikannya putusan final mengikat lain periode 2003-2023 yang juga menetapkan kriteria penerbitan.
Mohammad Agus Maulidi
doaj   +1 more source

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/puu-xi/2013 terhadap Badan Hukum Koperasi yang Didirikan Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 [PDF]

, 2015
Dalam penulisan jurnal ini Penulis mengangkat permasalahan mengenaiimplikasi yuridis putusan mahkamah konstitusi nomor 28/PUU-XI/2013 terhadapbadan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2012.
PANJAITAN, A. (ARLINCE)
core   +1 more source

PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI ANWAR USMAN

Reformasi Hukum Trisakti
The Constitutional Court was established primarily to provide judicial review. Two main questions are whether Decision No. 2/MKMK/L/11/2023 of the Constitutional Court's Honorary Council complies with Law No. 24 of 2003 and Constitutional Court Regulations No. 4 of 2012 and No.
null Ghaly Odeliatama Sinulingga, null Yogo Pamungkas   +1 more
openaire   +1 more source

Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar

Jurnal Konstitusi
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang – Undang Terhadap UUD 1945.
Meri Yarni, Khofifah Rizki Amanda
doaj   +1 more source

Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum [PDF]

, 2017
Secara normatif-yuridis, putusan MK bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk juga upaya untuk ...
Maulidi, M. A. (Mohammad)
core  

Problematika Hukum Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023

Jurnal Konstitusi
Pasca diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXI/2023, masih terdapat permasalahan residual yang berakibat pada pelaksanaan putusan. Untuk itu, tulisan ini mengkaji problematika hukum terkait kewenangan penyidikan tindak pidana sektor ...
Muh. Afdal Yanuar, Sigid Suseno, Wanodyo Sulistyani   +2 more
doaj   +1 more source

Kajian Yuridis Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Positif Legislator atas Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Penambahan Objek Penetapan Status Tersangka dalam Praperadilan

Diversi, 2018
Salah satu Kewenangan Mahkamah Konstitusi Adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa di sebut dengan judicial review Mahkamah Konstitusi dalam melalukan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar ...
Agus Prabowo, Agus Manfaluthfi
doaj   +1 more source

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN [PDF]

, 2017
ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN.(iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum)Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang ...
Teuku Soekiarandi Tr
core  

Tinjauan Yuridis Berkenaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/phpu.d-x/2012 [PDF]

, 2016
Penelitian ini berjudul Tinjauan yuridis berkenaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PHPU.D-X/2012, dengan mengkaji permasalahan apakah Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa, mengadili, dan memutus keputusan KPU Nomor 15/Kpts/KPU.Kab.024.433155/2012 ...
S, S. (SAHRIL)
core  

Penerapan Asas Putusan Hakim Harus Dianggap Benar (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/puu-xi/2013) [PDF]

, 2016
Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka terdapat asas yang bersifat universal yaitu asas res judicata pro veritate habetur yang artinya putusan hakim harus dianggap benar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang
Widarto, J. (Joko)
core