Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Menurut Undang-undang No. 17 Tahun 2014 [PDF]
, 2017 Salah satu dari fungsi DPRD adalah fungsi legislasi yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama. Berdasarkan tugas dan kewenangan tersebut, maka dimungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda ...
Indarja, Amalia Diamantina, Mahayana Ardana Grahanandia*
core
Al-Adl : Jurnal Hukum, 2017 Abstract Constitutionally, Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia states that "Local government has the right to enact regional regulations and other regulations to implement autonomy and assistance tasks".
openaire +2 more sources
Analisis Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango [PDF]
, 2016 Profesi Bendahara yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bertugas menerima, mencatat, menyimpan, membayar atau mengeluarkan uang dan barang serta berkewajiban mempertanggungjawabkan ...
Rahmatiah, D. R. (Dwi)
core
Disaster resilient village-based approach to disaster risk reduction policy in Indonesia: A regulatory analysis. [PDF]
Jamba, 2021 Arifin S +4 more
europepmc +1 more source
Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
, 2013 Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan ...
Arfa'i, A. (Arfa'i)
core
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA [PDF]
, 2017 Erwin Fitra Ramadhan, Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Pasundan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Produk Hukum Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dibawah bimbingan Dr. H.
ERWIN FITRA RAMADHAN, 131000044
core
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH
Jurnal Gagasan Hukum, 2019 Pelaksanaan desentralisasi dalam negara kesatuan berarti memberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan dan aspirasi masyarakat setempat pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus dan/atau bagian dari urusan pemerintahan tertentu.
openaire +1 more source
Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik pada Produk Hukum Perizinan Investasi Pemerintah Daerah [PDF]
, 2017 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara eksplisit maupun implisitrumusan dan implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) pada produk hukum kebijakan layanan perizinan investasi pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia ...
Kusdarini, E. (Eny)
core
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah di Bidang Lingkungan Hidup
Progresif, 2019 Latar belakang penelitian ini dilakukan bahwasanya di tingkat daerah dengan semangat otonomi daerah, daerah memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi lokal demi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal ...
Putera Astomo
doaj +1 more source
PERATURAN-PERATURAN DAERAH BERMUATAN MATERI AJARAN ISLAM DI SUMATERA SELATAN
Nurani, 2016 Indonesia as a country that consists of areas in the various islands with mileage close of central administration necessitates the existence of local governance as mandated in Article 18 of the Constitution NRI 1945.
Yazwardi Yazwardi
doaj